tentang desa. Latar Belakang Undang-undang No. tentang desa

TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki wewenang, hak, dan kewajiban, antara lain : a. Metode Pemecahan Masalah Bersama Masyarakat. Karena selama ini pengaturan. II. PUNGUTAN DESA. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Pasal 69 Ayat (9) “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” 10. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti : Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 6 Shanti Veronica, dkk. Dalam rapat itu, pihak Kementerian Keuangan RI, menjelaskan bahwa payung hukum penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2023 telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK. 8. desa. 402 kali: permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa: 02 maret 2022 | 852 kali: permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa: 03 maret 2023 | 16. bahwa. Selain, tentu saja dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 1. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Di sisi lain, menurut. reformasi kebijakan tentang desa sebagaimana tertuang dalam UU 6/2014, PP 43/2014 dan Permendagri 84/2015 serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka hal ini membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa dan juga pemerintahan desa. Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa 2. Pemerintah desa diharapkan bisa bekerja lebih efektif dan akuntabel. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa. 984 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 | 16. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Desa Sumberbulu tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 2016. TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa. Secara lengkap Daftar Isi Buku sebagai berikut: Kata Pengantar. 839. Dalam PERDA Kabupaten Garut No. 6/2014. Pada masa reformasi dibentuklah UU No. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. id ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan. Dalam mentoring ini, mahasiswa memberikan bimbingan dan wawasan kepada masyarakat desa tentang bagaimana menciptakan dan mengelola citra atau. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. 07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Informasi tersebut bisa berupa nama desa, alamat lengkap, aparat pemerintahan, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di tempat tersebut dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,Tahun 2014 tentang Desa ; 3. (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Pengertian Desa Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanKepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023: 07 februari 2022 | 1. Latar Belakang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43. KABUPATEN MOJOKERTO . 32 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dapat menghadirkan korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, hilangnya modal sosial, dan konflik kekerasan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 121. BAB I. 466 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 17. Perencanaan pengelolaan keuangan. Peraturan Desa (PERDES) No 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Tahun 2022; Perdes Tentang Gratifikasi; SOTK. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita. dua tujuan alokasi dana desa, yaitu (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan (2) untuk pemerataan pembangunan desa. 72, LN. 484 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa. Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di tempat tersebut dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa. Pd. Menurut Bintarto. Kewenangan membentuk Peraturan Desa ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) sebagai kewenangan berskala lokal Desa, yang menyatakan: “Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat. RKP Desa, sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. A. 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan. SDGs Desa. Urgensi Dan Tujuan Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , pada Rabu (15/2/2023). Fungsi Desa. Undang-Undang No. Sutaryono lahir di Sleman, 21 Januari 1971. Kata Kunci: Indonesia, Membangun, Desa,Keseimbangan dan. Desa dimaksudkan daerah yang terdiri atas satu atau lebih wilayah yang digabungkan, hingga merupakan daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA. Pasal 79 ayat (2) huruf a yang mengatue tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, untuk jangka waktu 9 tahun . 2. 1. Penyampaian materiaset Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015. 2. keterkaitan desa kota tidak sekedar membawa implikasi ekonomi tetapi juga dampak politik (Tarigan, 2003). 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa. Undang-Undang ini mengatur Desa dari segi peme-rintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping juga mengatur adat istiadat. b. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal di Desa mengamanatkan desa untuk mengelola data kependudukan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pemerintah Republik Indonesia baru sedikit peduli dan memberikan perhatian kepada Pemerintah Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. b. Lombok Timur banjarsaripemdes2019@gmail. TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. Cara Pendirian BUMDes. UU Desa No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU No. Pengertian desa sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Desa. Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratu. tentang sejarah desa dapat di jelaskan dengan baik tentang bagaimana sejarah terbentuknya desa yang di tempatinya saat ini. Ekonomi Bisnis. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-4 Lihat penjelasan umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. kegiatan binwas desa dalam puncaknya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan desa. Guna mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing maka pemerintah perlu mengkaji dan memetakan potensi ekonomi desa sebagai sumber daya lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Baik itu format PDF, DOC, maupun EXCEL. TENTANG DESA I. Berita Dana-desa - Cak Imin mengatakan, jika dirinya bersama bakal calon presiden Anies Baswedan terpilih, alokasi dana desa akan dinaikan menjadi Rp 5 miliar. Peraturan Desa Dangin Puri Kelod Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dangin Puri kelod Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dangin Puri Kelod Tahun 2016-2022. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau. 5 Lihat Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa. Undang-undang No. Peraturan Menterí Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapaitetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan tonggak utama dimulainya otonomi desa yang nyata dan bertanggungjawab. tentang desa merupakan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 2019. Penjelasan tentang jenis desa dapat kita simak pada ulasan sebagai berikut; Desa Swadaya; Desa swadaya adalah desa yang sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani, karakteristik penduduk desa yang banyak bekerja di bidang agraris menjadikan bercocok tanam adalah kegiatan sehari – hari mereka. TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun. tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 3. 105-119. Berdasarkan undang-undang desa ini maka pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapat­ kan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai kom­ ponen masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaruan tentang peme rintahan desa. Misra Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan. UU tersebut. Baca juga Tugas dan Tupoksi Kepala Desa Tugas dan Tupoksi Kepala Desa A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 Tentang Desa. Peraturan Desa Dangin Puri Kelod Nomor 05 Tahun 2022 Tahun 2022. 9 Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakan mengenai adanya peraturan nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah. Sekilas Tentang PHP PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satutentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. 2019/NO. Mendapatkan sumber pendapatan. D. Desa sebagai Hinterland. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. 267. PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022. TENTANG DESA WISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang : a. Perdes No 3 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Perdes Pertanggungjawaban Tahun 2021; Perdes No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa; LPPDDengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya UU Desa ini dianggap sebagai pengakuan negara atas eksistensi Desa. Ketentuan Umum Seorang lelaki memainkan alat musik tradisional di daerah Alor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden DR. Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa merupakan pemerintahan sebuah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai satuan pemerintahan terkecil yang ada di masyarakat dapat mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan. Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman tekhnis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11 . Pengertian Desa dan Tipologi Desa Menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal I yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mngatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yangPERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa: Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. 1. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. 396 kali:TENTANG DESA BERBUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Susilo Bambang Yodhoyono disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi yaitu pengaturan masyarakat. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, geliat atau perkembangan ekonomi masyarakat desa tersebut akan mengalami peningkatan yang tajam, karena sirkulasi atau perputaran keuangan di desa dengan berlakunya undang – undang tersebut akan bertambah. 15) 13 UU 6/2014, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a jo. TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Bambang Adhi Pamungkas. 20 Apr 2023. Meskipun kota itu bisa berbangga dengan berbagai gedung megah, jalanan yang terbangun panjang, jembatan yang kokoh membentang, dan infrastruktur. TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Jadi, apabila diperlukan, setiap orang bisa mengaksesnya secara online dengan mudah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi. Namun. Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. Berikut kutipan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mewajibkan Setiap Desa, memiliki Jaringan Informasi/Website: Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraPemerintahan Desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa perlu membentuk Lermbaga Kemasyarakatan Desa; b. 2. 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Eliadi Hulu, warga Desa Ononamolo Tumula,. tentang desa telah dibuat pemerintah sejak awal republik ini berdiri.